karir online

Bisnis rumahan kuliner kini berkembang cepat dengan munculnya berbagai bidang bisnis usaha makanan. Di tandai dengan menjamurnya resto, kafe, warteg, rumah makan hingga usaha katering yang nantinya akan kita bahas pada artikel Bisnis Rumahan Usaha Katering Yang Menguntungkan yang kini sedang anda baca ini.

Sebelum saya menjelaskan panjang lebar, mari kita simak  mengapa usaha catering dapat bertumbuh dengan cepat pada akhir - akhir ini diantaranya :

Semakin bertambah umur bumi ini, secara otomatis bertambah pula populasi manusia yang berarti bertambah pula jumlah kebutuhan makanan. Meningkatnya populasi secara langsung meningkatkan peluang dari usaha katering ini. JIka dulu, syukuran bisa hanya di hadiri oleh beberapa orang saja lantaran jumlah penduduk yang masih sedikit namun sekarang dengan jumlah kepadatan penduduk yang kian bertambah maka secara otomatis dalam mengadakan suatu acara akan mengundang lebih banyak orang.

Dengan perubahan sosial yang kini kian melaju pesat, ibu rumah tanga bukan hanya sebagai ibu dan istri namun mulai berdiri sendiri guna membantu perekonomian keluarga.

Dengan perubahan ekonomi yang semakin mapan, maka kebutuhan akan usaha katering semakin meningkat dengan tingkat kemampuan memakai usaha katering.

Berdasarkan tempat dan kepentingannya, usaha katering bisa di bagi menjadi beberapa macam diantaranya :

2. Berilah diskon harga bagi pemesan dengan jumlah tertentu atau dengan sistem bonus pesan 50 box gratis lima, namun, tetap di perkirakan untung ruginya

3. Buatlah kerjasama kepada para warga atau kenalan anda, bagi siapa saja yang bisa merekomendasikan katering anda hingga mencapai transaksi maka yang merekomendasikan di beri uang bonus.

Demikianlah artikel Bisnis Rumahan Usaha Katering Yang Menguntungkan sebagai bahan pertimbangan bisnis anda dalam menentukan keputusan bisnis anda. Anda bisa juga mendapatkan referensi usaha lain dengan lengkap di dalam artikel di bawah ini :

Kumpulan ide bisnis terlengkap

Menurut Amnesti Internasional, setidaknya 5.837 eksekusi dilakukan di 22 negara dan teritori ditahun 2010. Artikel ini memuat daftar 10 negara dengan jumlah vonis hukuman mati, dan eksekusi mati terbanyak di seluruh dunia, juga sebagian mencantumkan pelaksanaan hukuman mati yang dilakukan secara sepihak dari militer yang diberi wewenang.


1. Libya

Statistik:
sedikitnya 18 orang dieksekusi mati pada 2010.
Ini tidak termasuk orang-orang yang meninggal akibat kekerasan militer militer dan tindakan keras pemerintah pada pemrotes terhadap pemerintahan khadaffi.

Kejahatan: Pengkhianatan, perubahan paksa pemerintah, merencanakan pembunuhan.

Keterangan: Dalam beberapa tahun terakhir, Libya telah memiliki eksekusi lebih dari negara Afrika lainnya.

2.Yaman
Statistik:
80 orang dieksekusi mati pada tahun 2001
10 orang dieksekusi mati pada tahun 2002
7 orang ditembak mati pada tahun 2003
13 orang dieksekusi mati pada tahun 2007
53 orang dieksekusi mati pada 2010

Kejahatan: Perzinahan, murtad, perdagangan narkoba, pemerkosaan dan pembunuhan.

Keterangan: Hukuman mati dilakukan dengan cambuk dan rajam di depan khalayak ramai.
Negara ini juga dikenal karena telah mengeksekusi anak-anak, termasuk pada tahun 1993 seorang anak berusia 13 tahun juga telah dieksekusi mati. Mereka memilih menentang resolusi PBB untuk melarang hukuman mati pada tahun 2008.

3. Syria
Statistik:
Tidak jelas statistik untuk negara yang satu ini, namun setidaknya 17 eksekusi mati telah dilakasanakan pada tahun 2010. Dan Amnesti Internasional menempatkan Syria dalam posisi ke-8.

Kejahatan: Pengkhianatan, pembunuhan, tindakan politik terhadap pemerintah, perampokan, pemerkosaan, oposisi politik.

Keterangan: Syiria menentang larangan PBB untuk mengakhiri hukuman mati. Mereka masih melakukan eksekusi mati dengan penggantungan dan penembakan di depan publik .

4. Pakistan
Statistik:
135 orang dieksekusi pada tahun 2007 (sebagian besar untuk pembunuhan)

Kejahatan: Penghujatan, perzinahan, pembunuhan. dan 27 kejahatan lain.

Keterangan: Semua pidana mati dilakukan dengan digantung, kecuali perzinahan. Hukuman untuk zina adalah rajam. Pakistan memiliki rekor tinggi pembunuhan demi kehormatan di mana anggota keluarga membunuh anggota keluarga lain karena dianggap telah mengkhianati dan tidak menghormati mereka. Sistem peradilan undang-undang mencegah pemerintah untuk mengeksekusi orang di bawah 18 tahun pada tahun 2000.

5. Burma
Statistik:
Jumlah Pasti Eksekusi termasuk rendah karena eksekusi terpidana mati dilakukan dengan cara lain. Juga tidak ada informasi yang dapat dipercaya tentang statistik dari hukuman mati. Pemerintah Junta militer Burma tidak menyediakan informasinya.

Kejahatan: Oposisi Politik, Pembunuhan, Pemerkosaan
Keterangan: Pemerintah Junta Militer Burma telah mengeksekusi lawan-lawan politik mereka sejak tahun 1989 ketika Junta militer berkuasa. Ada peraturan Hukum bela diri 1989 yang memungkinkan pihak militer untuk menjatuhkan hukuman mati pada orang-orang yang menentang pemerintah secara sepihak dan langsung.

6. Korea Utara
Statistik:
60 eksekusi mati tahun 2010
75 eksekusi mati antara 2007 dan 2010

Kejahatan: Pembunuhan, pencurian, pembangkangan politik, pengkhianatan, spionase, pembelotan, melihat media yang tidak disetujui oleh pemerintah.

Keterangan: Eksekusi dilakukan di tempat umum oleh regu tembak. tahun 2007, seorang kepala pabrik pemotongan batu dieksekusi karena tidak menyediakan info tentang latar belakang ayahnya. Korban tereksekusi berusia 74 tahun.

7. Iran
Statistik:
177 eksekusi mati pada tahun 2006
317 eksekusi mati pada tahun 2007
312 eksekusi mati pada tahun 2010

Kejahatan: Pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan, perampokan, penggunaan narkoba, perdagangan, pedofilia, homoseksualitas, spionase

Keterangan: Iran telah keterlaluan dalam menerapkan hukuman mati, karena telah menerapkan rajam pada anak di bawah umur. Ada dua jenis hukuman yang mengakibatkan vonis mati:
1) retribusi-untuk pembunuhan;
2) kejahatan reguler seperti perkosaan dan perampokan.

8.Arab Saudi
Statistik:
39 eksekusi pada tahun 2006
144 eksekusi pada tahun 2007
27 eksekusi tahun 2010

Kejahatan: Pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan, perampokan, penggunaan narkoba, PeMurtadan.

Keterangan: hukuman mati di Arab Saudi dilakukan di depan umum.dan kebanyakan eksekusi dilakukan dengan pemenggalan.

9. Amerika Serikat:
Statistik
34 dari 50 negara bagian menerapkan hukum pidana mati
52 eksekusi mati tahun 2009
37 eksekusi mati tahun 2008
98 eksekusi mati pada tahun 1999

10.Cina
Statistik:
3400 eksekusi mati pada tahun 2004
470 eksekusi mati pada tahun 2008
5000 eksekusi mati pada tahun 2010
Sumber: Amnesty International

Kejahatan: Peredaran obat terlarang, terorisme, memproduksi ataupun mendistribusikan barang-barang beracun dan berbahaya, perdagangan seks dan penipuan kartu kredit. Ada 68 kejahatan secara total.

Keterangan: Cina tidak melepaskan ke publik tentang informasi jumlah pasti NAPI yang dieksekusi. dan para pengamat ahli percaya bahwa angka kematian akibat hukuman mati di China jauh lebih tinggi dari yang dilaporkan Amnesty International . 60-80% dari seluruh eksekusi mati di dunia, telah dilakukan di Cina.

oleh Ari Juliano Gema

Saya mulai kuatir dengan penyelenggaraan Pemilu 2009. Tanpa perlawanan berarti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk melaksanakan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No. 104G/2008/PTUNJKT pada tanggal 13 Agustus 2008 yang memerintahkan KPU menetapkan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Sarikat Indonesia (PSI), Partai Merdeka (PM) dan Partai Buruh (PB), sebagai partai politik peserta pemilu 2009 (Kompas, 18/08/08).

Sabtu, 16 Agustus 2008, KPU menetapkan nomor urut 4 partai susulan tersebut, yaitu nomor urut 41 - 44, berturut-turut untuk PM, PPNUI, PSI dan PB. Penyusunan nomor urut tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyusunan nomor urut partai politik peserta pemilu yang telah dilakukan sebelumnya oleh KPU, yaitu nomor urut partai politik nasional 1 – 34 dan nomor urut 35 – 40 untuk partai politik lokal Aceh.

Menjadi Preseden Buruk

Terus terang, keputusan KPU untuk langsung melaksanakan keputusan PTUN itu, tanpa terlebih dahulu meminta pemeriksaan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara itu, sangat saya sesali. Sedikitnya ada tiga alasan yang melatari sikap saya tersebut, yaitu, pertama¸ sikap mengalah KPU tersebut dapat dianggap sebagai sikap lemah KPU dalam menghadapi pihak-pihak yang tidak setuju dengan apa yang telah diputuskan oleh KPU.

Kedua, sikap mengalah KPU dapat dianggap sebagai bukti bahwa KPU mengakui ketidakberesannya dalam menyelenggarakan pemilu. Ketiga, sikap mengalah KPU dapat dianggap sebagai bukti bahwa KPU tidak siap untuk mempertahankan keputusannya sendiri.

Ini jelas dapat menjadi preseden buruk. Ingat, masih ada beberapa keputusan KPU untuk tahapan pemilu berikutnya yang membuka kemungkinan untuk digugat oleh pihak-pihak yang merasa tidak puas. Bayangkan, betapa kacaunya penyelenggaraan pemilu 2009 apabila setiap keputusan KPU nantinya digugat di PTUN tanpa adanya perlawanan yang berarti dari KPU.

Memang, pemeriksaan banding membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Namun, dengan adanya fakta aktual tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu 2009 yang sedemikian ketat, KPU dapat meminta kepada Mahkamah Agung (MA) agar dibuat peraturan yang membuat proses pemeriksaan di tingkat pertama, tingkat banding ataupun tingkat kasasi atas perkara yang menyangkut keputusan KPU dapat diprioritaskan dan dipercepat.

Menurut Undang-Undang tentang MA, MA berwenang membuat Peraturan MA (Perma) sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan. Dengan demikian, atas permintaan KPU, seharusnya MA mau membuat Perma yang memprioritaskan dan mempercepat proses pemeriksaan perkara yang menyangkut keputusan KPU, sehingga seluruh proses pemeriksaan tersebut tidak terlalu mengganggu jadwal penyelenggaraan Pemilu 2009.

Menutup Celah

Untuk menghindari kejadian ini terulang kembali pada pemilu mendatang, seharusnya dalam UU Pemilu ditegaskan apakah terhadap keputusan KPU itu dapat diajukan upaya hukum atau sudah bersifat final. Bandingkan dengan ketentuan dalam UU Paten yang mengatur tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah. Apabila pemerintah berpendapat bahwa suatu paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan negara dan kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat, pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan. Menurut UU Paten, keputusan pemerintah untuk melaksanakan paten tersebut bersifat final.

Apabila memang UU Pemilu memberikan peluang dilakukannya upaya hukum terhadap keputusan KPU, maka harus ditentukan mekanisme upaya hukum yang mampu mengakomodir ketatnya jadwal penyelenggaraan pemilu. Bisa ditiru mekanisme yang diatur dalam undang-undang tentang kepailitan. Upaya hukum yang disediakan adalah mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga, yang apabila ada pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga dapat langsung mengajukan kasasi di MA. Waktu pemeriksaannya pun telah ditentukan dengan pasti. Dengan demikian, proses pemeriksaan menjadi lebih singkat dan terukur.

Masalah Legalitas Pemilihan Langsung Gubernur DKI Jakarta*

oleh Ari Juliano Gema


Meski pemilihan kepala daerah DKI Jakarta baru akan berlangsung pada bulan Oktober 2007, namun gonjang-ganjingnya sudah mulai dirasakan saat ini. Salah satu isu yang berkembang saat ini adalah masalah legalitas pemilihan Gubernur DKI Jakarta secara langsung. Berbeda dengan pemerintahan daerah yang lain, DKI Jakarta memiliki undang-undang tersendiri yang tertuang dalam UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta (UU No. 34/1999).

Masalahnya, UU No. 34/1999 ini masih mengatur pemilihan kepala daerah dengan sistem perwakilan, belum pemilihan secara langsung. Padahal pemerintahan daerah yang lain telah mengacu pada ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32/2004), yang mengatur bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Peran DPR

Saat ini, DPR mulai mengambil ancang-ancang untuk melakukan revisi terhadap UU No.34/1999 tersebut agar pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan ketentuan UU No. 32/2004. Namun demikian, upaya untuk melakukan revisi terhadap UU No. 34/1999 tersebut bukanlah merupakan hal yang mudah setidak-tidaknya karena alasan sebagai berikut, pertama, tunggakan RUU yang mendesak untuk dibahas oleh DPR saat ini masih demikian banyaknya, sehingga pembahasan revisi UU No. 34/1999 mungkin masih akan menunggu giliran.

Kedua, bukan tidak mungkin revisi yang seharusnya hanya ditujukan agar pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta dapat dilakukan secara langsung, kemudian malah melebar kepada hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan pemilihan kepala daerah tersebut. Hal ini tentu akan memperlambat pembahasan revisi UU No. 34/99 tersebut. Oleh karena itu, sangat wajar kiranya apabila ada pernyataan dari beberapa anggota DPR di media massa yang menyangsikan pembahasan revisi UU No. 34/1999 tersebut dapat diselesaikan sebelum proses pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta dimulai.

Langkah Hukum

Menyikapi permasalahan di atas, pada dasarnya ada beberapa langkah hukum yang tersedia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pertama, agar proses pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta dapat diselenggarakan sesuai jadwal, pemerintah dapat segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang merevisi UU No. 34/1999 tersebut agar pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta dapat dilakukan secara langsung. Namun, mengingat UUD 1945 menentukan bahwa Perpu hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah apabila terdapat hal ihwal kegentingan yang memaksa, langkah ini mungkin akan menimbulkan perdebatan mengenai apakah terselenggaranya pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta secara langsung merupakan suatu kegentingan yang memaksa.

Kedua, tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta secara langsung dengan mendasarkan pada ketentuan dalam UU No. 32/2004. Langkah ini berlandaskan pada doktrin hukum “lex posteriori derogat legi fori” yang mengandung arti apabila undang-undang yang baru bertentangan dengan undang-undang yang lama mengenai suatu materi yang sama, maka yang berlaku adalah undang-undang yang baru.

Dalam ketentuan penutup pada UU No. 32/2004 sendiri telah diterangkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan UU No. 32/2004 dinyatakan tetap berlaku, atau dengan kata lain bahwa semua peraturan perundang-undangan yang sudah diganti dan bertentangan dengan UU No. 32/2004 tersebut menjadi tidak berlaku. Kata-kata “sudah diganti dan bertentangan” merupakan dua unsur yang membuat suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku dengan diberlakukannya UU No. 32/2004 ini.

Namun, langkah ini mungkin akan menimbulkan perdebatan, karena meski ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah dalam UU No. 34/1999 bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 32/2004, namun tidak ada ketentuan yang secara tegas menyebutkan bahwa eksistensi UU No. 34/1999 digantikan oleh keberlakuan UU No. 32/2004. Oleh karena itu, seharusnya UU No. 34/1999 tidak dapat dikesampingkan begitu saja karena sudah jelas tidak terpenuhi salah satu unsur yang membuat ketentuan dalam UU No. 34/1999 tidak berlaku.

Ketiga, perwakilan warga DKI Jakarta mengajukan permohonan uji materi UU No. 34/1999 kepada Mahkamah Konstitusi. Argumen dasar dari pengajuan uji materi tersebut adalah bahwa beberapa pasal mengenai pemilihan kepala daerah dalam UU No. 34/1999 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis.

Apabila pasal-pasal yang menghambat pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut jadi dihapuskan, maka berlakulah ketentuan dalam UU No. 32/2004 dan peraturan pelaksanaannya untuk mengisi kekosongan peraturan mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta. Peraturan pelaksanaan UU No. 32/2004 itu antara lain PP No. 6 Tahun 2005 juncto PP No. 17 Tahun 2005 yang mengatur lebih lanjut mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung.

Langkah hukum yang ketiga ini pada dasarnya lebih aman dibandingkan dengan dua langkah hukum sebelumnya, sepanjang Mahkamah Konstitusi memutuskan sesuai dengan yang dimohonkan. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus pasal-pasal lain diluar yang dimohonkan dan ternyata ada pihak-pihak yang berkepentingan dengan keberadaan pasal-pasal tersebut, maka sudah barang tentu akan menimbulkan polemik juga.

* Tulisan ini pernah dimuat di harian Bisnis Indonesia tanggal 15 September 2006

Judul:: Bekatak kurak karik

bekatak kurak kariak
nyemuni di ghupun seghai
katau kakak ai mela baliak
katau ading kelau kudai

bekatak kurak kariak
melumpat ke dalam payau
ulam pepat kakak ngajak baliak
tapi ading lum nyerilau

kurak kariak, kurak kariak
luluak itu muni bekatak
mela baliak, mela baliak
tapi ading lum kila galak

bekatak kurak kariak
nyemuni di ghupun seghai
katau ading lum ndak baliak
ndak nunggu cecirut kudai

bekatak kurak kariak
nyemuni di ghupun seghai
katau kakak ai mela baliak
katau ading kelau kudai

bekatak kurak kariak
melumpat ke dalam payau
ulam pepat kakak ngajak baliak
tapi ading lum nyerilau

kurak kariak, kurak kariak
luluak itu muni bekatak
mela baliak, mela baliak
tapi ading lum kila galak

bekatak kurak kariak
nyemuni di ghupun seghai
katau kakak ai mela baliak
katau ading kelau kudai

bekatak kurak kariak
melumpat ke dalam payau
ulam pepat kakak ngajak baliak
tapi ading lum nyerilau
 
kurak kariak, kurak kariak
luluak itu muni bekatak
mela baliak, mela baliak
tapi ading lum kila galak

bekatak kurak kariak
nyemuni di ghupun seghai
katau ading lum ndak baliak
ndak nunggu cecirut kudai


Catatan::
Lagu ini merupakan lagu daerah Bengkulu yang menggunakan bahasa Bengkulu Selatan. Bekatak artinya kodok.