Sponsors

Tampilkan postingan dengan label masalah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label masalah. Tampilkan semua postingan

Senin, 01 September 2014

Masalah Legalitas Pemilihan Langsung Gubernur DKI


Masalah Legalitas Pemilihan Langsung Gubernur DKI Jakarta*

oleh Ari Juliano Gema


Meski pemilihan kepala daerah DKI Jakarta baru akan berlangsung pada bulan Oktober 2007, namun gonjang-ganjingnya sudah mulai dirasakan saat ini. Salah satu isu yang berkembang saat ini adalah masalah legalitas pemilihan Gubernur DKI Jakarta secara langsung. Berbeda dengan pemerintahan daerah yang lain, DKI Jakarta memiliki undang-undang tersendiri yang tertuang dalam UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta (UU No. 34/1999).
Masalahnya, UU No. 34/1999 ini masih mengatur pemilihan kepala daerah dengan sistem perwakilan, belum pemilihan secara langsung. Padahal pemerintahan daerah yang lain telah mengacu pada ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32/2004), yang mengatur bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Peran DPR

Saat ini, DPR mulai mengambil ancang-ancang untuk melakukan revisi terhadap UU No.34/1999 tersebut agar pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan ketentuan UU No. 32/2004. Namun demikian, upaya untuk melakukan revisi terhadap UU No. 34/1999 tersebut bukanlah merupakan hal yang mudah setidak-tidaknya karena alasan sebagai berikut, pertama, tunggakan RUU yang mendesak untuk dibahas oleh DPR saat ini masih demikian banyaknya, sehingga pembahasan revisi UU No. 34/1999 mungkin masih akan menunggu giliran.

Kedua, bukan tidak mungkin revisi yang seharusnya hanya ditujukan agar pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta dapat dilakukan secara langsung, kemudian malah melebar kepada hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan pemilihan kepala daerah tersebut. Hal ini tentu akan memperlambat pembahasan revisi UU No. 34/99 tersebut. Oleh karena itu, sangat wajar kiranya apabila ada pernyataan dari beberapa anggota DPR di media massa yang menyangsikan pembahasan revisi UU No. 34/1999 tersebut dapat diselesaikan sebelum proses pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta dimulai.

Langkah Hukum

Menyikapi permasalahan di atas, pada dasarnya ada beberapa langkah hukum yang tersedia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pertama, agar proses pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta dapat diselenggarakan sesuai jadwal, pemerintah dapat segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang merevisi UU No. 34/1999 tersebut agar pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta dapat dilakukan secara langsung. Namun, mengingat UUD 1945 menentukan bahwa Perpu hanya dapat ditetapkan oleh pemerintah apabila terdapat hal ihwal kegentingan yang memaksa, langkah ini mungkin akan menimbulkan perdebatan mengenai apakah terselenggaranya pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta secara langsung merupakan suatu kegentingan yang memaksa.

Kedua, tetap melaksanakan pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta secara langsung dengan mendasarkan pada ketentuan dalam UU No. 32/2004. Langkah ini berlandaskan pada doktrin hukum “lex posteriori derogat legi fori” yang mengandung arti apabila undang-undang yang baru bertentangan dengan undang-undang yang lama mengenai suatu materi yang sama, maka yang berlaku adalah undang-undang yang baru.

Dalam ketentuan penutup pada UU No. 32/2004 sendiri telah diterangkan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan UU No. 32/2004 dinyatakan tetap berlaku, atau dengan kata lain bahwa semua peraturan perundang-undangan yang sudah diganti dan bertentangan dengan UU No. 32/2004 tersebut menjadi tidak berlaku. Kata-kata “sudah diganti dan bertentangan” merupakan dua unsur yang membuat suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku dengan diberlakukannya UU No. 32/2004 ini.

Namun, langkah ini mungkin akan menimbulkan perdebatan, karena meski ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah dalam UU No. 34/1999 bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 32/2004, namun tidak ada ketentuan yang secara tegas menyebutkan bahwa eksistensi UU No. 34/1999 digantikan oleh keberlakuan UU No. 32/2004. Oleh karena itu, seharusnya UU No. 34/1999 tidak dapat dikesampingkan begitu saja karena sudah jelas tidak terpenuhi salah satu unsur yang membuat ketentuan dalam UU No. 34/1999 tidak berlaku.

Ketiga, perwakilan warga DKI Jakarta mengajukan permohonan uji materi UU No. 34/1999 kepada Mahkamah Konstitusi. Argumen dasar dari pengajuan uji materi tersebut adalah bahwa beberapa pasal mengenai pemilihan kepala daerah dalam UU No. 34/1999 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis.

Apabila pasal-pasal yang menghambat pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut jadi dihapuskan, maka berlakulah ketentuan dalam UU No. 32/2004 dan peraturan pelaksanaannya untuk mengisi kekosongan peraturan mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta. Peraturan pelaksanaan UU No. 32/2004 itu antara lain PP No. 6 Tahun 2005 juncto PP No. 17 Tahun 2005 yang mengatur lebih lanjut mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung.

Langkah hukum yang ketiga ini pada dasarnya lebih aman dibandingkan dengan dua langkah hukum sebelumnya, sepanjang Mahkamah Konstitusi memutuskan sesuai dengan yang dimohonkan. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menghapus pasal-pasal lain diluar yang dimohonkan dan ternyata ada pihak-pihak yang berkepentingan dengan keberadaan pasal-pasal tersebut, maka sudah barang tentu akan menimbulkan polemik juga.

* Tulisan ini pernah dimuat di harian Bisnis Indonesia tanggal 15 September 2006
ReadMore...

Rabu, 29 Januari 2014

8 Tanda Hubungan Anda Dalam Masalah

Salam semua,






Keluarga sebagai suatu lembaga yang menyatukan dua individu yang kadang berbeda pandangan sering mengalami yang namanya friksi atau pertengkaran, sehingga suatu saat kondisi ini bila tidak tertangani secara serius, akan berubah menjadi suatu masalah besar bagi kelangsungan hubungan tersebut. Masalah dalam rumah tangga ada yang bisa diselesaikan dengan baik oleh Anda dan pasangan, namun juga terkadang karena saat tidak ditemukan adanya solusi lalu didiamkan begitu saja, akibatnya adalah hubungan Anda dengan pasangan menjadi tidak sehat atau bahkan menjadi retak. Hubungan retak bisa disebabkan bukan hanya karena kejadian sekali saja, namun merupakan tumpukan masalah yang dibiarkan berlarut-larut.


Sebenarnya masalah dalam rumah tangga bisa diidentifikasikan atau dikenali sejak kini, sehingga hubungan retak bisa dicegah jauh-jauh hari. Indikasi masalah rumah tangga dapat dilihat lewat 8 indikator yang Anda jadikan sebagai pengenal bahwa hubungan Anda dalam masalah :
  1. Salah satu Anda atau pasangan telah menunjukkan keenganan berbicara satu sama lain, yaitu berbicara seperlunya saja, atau menjawab pertanyaan pasangan dengan nada datar tanpa ekspresi.
  2. Sudah tidak ada perhatian yang diberikan kepada pasangan, yaitu misalnya tidak peduli dengan hari-hari spesial pasangan, ultah penting bersama pasangan.
  3. Masa bodoh dengan apa yang dilakukan pasangan, yaitu tidak peduli sama sekali apa yang sedang dikerjakan pasangan, dengan siapa, dimana, dan lain sebagainya.
  4. Pertengkaran sering timbul walaupun hanya dikarenakan masalah kecil atau sepele. Kelima, tidak ada lagi kata sayang atau kata-kata mesra lainnya diberikan kepada pasangan.
  5. Jarang atau tidak pernah memberitahukan alasan mengapa pulang terlambat dari tempat kerja, apakah karena lembur di kantor, menjamu customer atau dijamu suplier ataupun meeting yang diadakan lepas jam kantor.
  6. Sering menghabiskan waktu di luar dengan teman-teman dibandingkan dengan keluarga, yaitu terbaca bahwa pasangan lebih suka jalan-jalan di luar bersama temannya.
  7. Suka menjelekkan perilaku buruk pasangan di depan teman-temannya, sehingga membuat malu pasangannya tersebut.
  8. Terdapatnya sms bernada mesra di handphone pasangan yang dikirim oleh seseorang lawan jenis pasangan.

Bila Anda menjumpai beberapa indikator di atas tampak pada pasangan ataupun Anda sendiri, maka bisa dikatakan hubungan Anda sedang megalami proses menuju keretakan, oleh karena itu, sedapat mungkin Anda berbicara kepada pasangan Anda perihal perubahan sikap atau perilakunya tersebut. Atau bila itu bersumber dari Anda, maka Anda harus membuat keputusan hubungan Anda mau dibawa ke mana.


~sumber~




ReadMore...

Senin, 04 November 2013

Masalah pada Android yang Diungkap oleh Kaspersky

Sejak pertama kemunculannya, Android telah menarik begitu banyak perhatian, dan hingga saat ini android merupakan salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan atau dipakai pada berbagai perangkat. Ditengah maraknya penggunaan sistem android, hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku tindak kejahatan di dunia maya untuk melakukan berbagai aktivitas kejahatan terhadap Android. Para pelaku kejahatan tersebut bisa saja berasal dari pesaing-pesaing android atau dari mereka yang tidak senang dengan keberadaan android. Kaspersky (sebuah sistem keamanan internet) menyampaikan bahwa setidaknya terdapat empat masalah yang akan menghantui para pengguna OS (operation system) Android.
SMS-Trojan-di-Android
Tindak kejahatan pertama adalah pelaku criminal di dunia maya dapat melakukan akses data korban yang memiliki ponsel dengan basis Android melalui SMS Trojan. Stefan Tanase seorang Senior Security Research Global Research and Analysis pada tim Kaspersky mengatakan bahwa para penjahat tersebut mengirimkan secara serentak SMS kepada para pengguna Android dan ternyata sms tersebut berisi virus Trojan yang cukup berbahaya. Tujuan dari pengiriman sms tersebut biasanya adalah agar para pengguna memakai fasilitas sms premium.
Tindak kejahatan kedua adalah dengan cara memasang Adware. Melalui cara ini, si penjahat memaksa pengguna untuk masuk ke sebuah web atau situs dan  para penjahat tersebut akan mendapatkan uang setiap kali pengguna melakukan klik.
Tindak kejahatan ketiga adalah dengan cara Spyware. Cara ini dilakukan biasanya untuk mencuri sejumlah data. Dan tindak kejahatan keepat adalah eksplorasi rooting.
Kaspersky juga tengah melakukan pemantauan terhadap malware yang kerap mengintai para pengguna Android. Perusaaan antivirus yang berbasis di Rusia itu memperkirakan terdapat lima sumber malware yang biasanya bersarang. Kelima sumber itu adalah Google Play, situs yang terdapat malicious di dalamnya, Unoficcal Market, Physical acess device, dan Spam melalui email, Instant Messaging dan SMS.
Stefan memberikan berbagai saran agar pengguna Android terhindar dari masalah tersebut, misalnya dengan meminimalkan rooting atau jailbreak, dan harus waspada penuh saat melakukan download, meski download yang dilakukan adalah download di toko aplikasi yang resmi sekalipun.
ReadMore...